MUI Kurang Setuju Tindakan Pemerintah Terhadap FPI

Fpi
Aksi FPI ditengah bencana (foto:ist)

Terkini.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menilai langkah pemerintah membubarkan FPI (Front Pembela Islam) tidak tepat. Menurut dia, pembinaan merupakan jalan tengah dalam melaksanakan amanat konstitusi dibanding melakukan pembubaran. 

“Pembinaan lebih baik ketimbang pembubaran,” kata Amirsyah dalam keterangannya, Rabu 30 Desember 2020.

Menurut Amirsyah, pembubaran tidak menunjukkan pemerintah bekerja secara konstitusi. Sebab, pembubaran itu pekerjaan yang sangat instan bagi kelas pemerintah. 

“Dengan kata lain, semangat membina melalui dakwah dilakukan dengan merangkul bukan memukul,” ungkap Amirsyah.

Amirsyah lantas mengingatkan bahwa pemerintah dapat mengedepankan pendekatan yang lebih humanis melalui dialog dalam menyikapi persoalan FPI.

Apalagi dalam kiprahnya sebagai ormas Islam, FPI sering sekali terlibat dalam setiap aksi kemanusiaan, sosial kebencanaan yang terjadi di tanah air. 

Meski demikian, Amirsyah mendukung setiap kebijakan yang menjadi keputusan pemerintah, terutama mengantisipasi aksi dan reaksi yang harus seimbang (moderat), kaitannya menangkal dan mencegah segala bentuk yang mengarah kepada kekerasan baik secara fisik maupun verbal. 

Amirsyah kemudian berharap setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dapat mewujudkan rasa adil bagi semua pihak.

Pascapembubaran FPI, Amirsyah juga mengajak semua pihak untuk menahan diri dan mengormati proses hukum yang berlaku. 

“Tentu harapannya, semua ini melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan amanat konstitusi,” papar Amirsyah seperti dilansir jpnn.com

Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud Md mengumumkan sikap pemerintah yang secara tegas melarang seluruh aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Bahkan pemerintah telah menganggap FPI bubar sejak 2019.

“Saya ingin menyampaikan bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum,” tegas Mahfud Md di kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), pada Rabu 30 Desember 2020.

(Dari berbagai sumber)

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Gubernur Sul-Sel Ditangkap KPK, Begini Kronologinya

Co-Founder Mall Sampah dan Owner Ana Interior Jadi Pembicara Webinar Bisnis ITB Kalla

Peringati HPSN, InsWA Sampaikan 10 Hal ini

Ketua DPRD Sul-Sel Kunjungi Masjid Percontohan Nasional di Barru

SD Islam Athirah 2 Makassar Adakan Peringatan Isra’ Mi’raj Bersama Ustadz Abdul Somad

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar